BANGKA SELATAN — Persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali menjadi sorotan petani di Kabupaten Bangka Selatan. Di tengah kondisi buah sawit yang sedang memasuki masa “ngetrek”, sebagian petani justru mengeluhkan harga jual yang dinilai belum memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya perawatan kebun.
Kekecewaan semakin mencuat setelah muncul jawaban dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendorong petani swadaya untuk membangun kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS).
Salah satu petani sawit di Bangka Selatan yang meminta namanya tidak dipublikasikan, saat dikonfirmasi di kebun sawit miliknya, Kamis (1 Oktober 2026), mengatakan dirinya pada prinsipnya setuju jika kemitraan antara petani swadaya dan PKS didorong.
Namun, menurutnya, pemerintah juga harus melihat kondisi nyata petani rakyat di lapangan. Tidak semua petani memiliki kebun luas atau produksi TBS dalam jumlah besar.
“Setuju bahwa kemitraan antara petani swadaya dan PKS perlu didorong. Namun pemerintah juga harus melihat kondisi petani rakyat yang kebunnya hanya kecil, bahkan hanya puluhan atau ratusan batang,” ujarnya.
Ia menilai tidak realistis apabila petani kecil diminta bermitra dengan pabrik secara sendiri-sendiri. Menurutnya, pemerintah justru perlu hadir dengan membangun kelembagaan petani agar mereka memiliki kekuatan bersama.
“Tidak realistis jika petani kecil harus bermitra sendiri-sendiri dengan pabrik. Pemerintah perlu memfasilitasi kelompok tani atau koperasi sebagai wadah bersama. Hasil TBS petani kecil bisa dikumpulkan, kemudian kelompok atau koperasi itulah yang menjalin kerja sama dengan PKS,” katanya.
Bukan Sekadar Harga, Biaya Pupuk Juga Menghimpit
Petani tersebut menegaskan persoalan yang dihadapi petani sawit tidak hanya mengenai harga jual TBS dan pemasaran. Biaya pemeliharaan kebun, khususnya pupuk, juga menjadi beban yang harus mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, petani kecil kerap kesulitan membeli pupuk ketika harga pupuk meningkat. Padahal, pemupukan yang cukup sangat menentukan produktivitas tanaman sawit.
“Petani kecil sering kali kesulitan membeli pupuk pada saat harga pupuk tinggi. Sementara tanpa pemupukan yang cukup, produktivitas kebun akan menurun,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan pupuk bersubsidi maupun bantuan pupuk bagi pekebun sawit rakyat skala kecil.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema. Jika subsidi langsung belum memungkinkan, pemerintah dapat mendorong pembiayaan pupuk melalui kelompok tani, koperasi, atau pihak pembeli TBS.
“Bisa dibuat skema pembiayaan pupuk melalui kelompok tani atau koperasi, kemudian pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui potongan hasil panen,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar skema tersebut tidak justru menambah beban petani.
“Yang terpenting, jangan sampai bantuan pupuk berubah menjadi utang dengan bunga atau biaya yang terlalu membebani petani. Harus transparan: berapa nilai pupuk, berapa yang dipotong setiap kali panen, dan kapan kewajibannya selesai,” tegasnya.
Petani Jangan Hanya Diminta Bermitra
Lebih lanjut, ia menilai petani kecil jangan hanya diminta untuk bermitra, tetapi juga harus mendapatkan fasilitas agar mampu masuk ke dalam kemitraan dengan posisi yang lebih kuat.
“Petani kecil jangan hanya diminta bermitra, tetapi harus difasilitasi agar mampu bermitra dan memiliki posisi tawar,” ujarnya.
Menurutnya, apabila petani kecil dihimpun melalui kelompok tani atau koperasi, berbagai persoalan dapat dihadapi secara bersama-sama.
Mulai dari pengumpulan volume TBS, akses pupuk, pembiayaan hingga pemasaran dapat dilakukan secara kelembagaan.
“Kalau petani kecil dihimpun dalam kelompok atau koperasi, mereka bisa memiliki volume TBS bersama, akses pupuk, akses pembiayaan, dan akses pasar yang lebih baik,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi bagaimana petani menjual hasil panennya, tetapi juga memperhatikan kemampuan petani dalam mempertahankan produktivitas kebun.
“Jangan hanya bicara tentang bagaimana petani menjual sawitnya. Kita juga perlu bicara tentang bagaimana petani kecil bisa tetap mampu merawat kebunnya sampai menghasilkan secara optimal,” pungkasnya.
Persoalan harga TBS, biaya produksi, akses pupuk, kelembagaan petani, serta hubungan petani dengan PKS diharapkan tidak berhenti pada wacana kemitraan semata. Petani berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kondisi pekebun sawit rakyat skala kecil di lapangan. ( Abi )
