Pangkalpinang|Babelwow.com – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan audiensi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini membahas implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik, termasuk penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selasa (20/10/2026)
Kehadiran rombongan KI Babel disambut langsung Kepala Kantor Perwakilan BI Babel, Rommy Sariu Tamawiwiy, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya sinergi antarlembaga guna mendorong transparansi dan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Rommy menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah menjalin sinergi dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam mendukung tata kelola transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Ketua KI Babel, Ita Rosita, S.P., C.Med., menjelaskan bahwa tugas Komisi Informasi tidak hanya menyelesaikan sengketa informasi publik, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi melalui program Monitoring dan Evaluasi (Monev) badan publik.
Program tersebut menyasar berbagai badan publik, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, hingga pemerintah desa.
Audiensi juga membahas pembentukan dan kedudukan PPID Pelaksana di lingkungan Kantor Perwakilan BI Babel. Pembahasan ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatur kedudukan, tugas, dan kewajiban PPID Pelaksana.
Melalui pertemuan ini, KI Babel mendorong agar tata kelola layanan informasi publik dilaksanakan secara terstruktur, profesional, dan sesuai standar yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang menjadi haknya secara tepat dan akuntabel.
Rombongan KI Babel dipimpin Ita Rosita, didampingi Martono, S.TP., C.Med., dari Bidang Kelembagaan, Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med., serta staf kesekretariatan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(M. Taufik)
