BANGKA SELATAN – Keputusan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama DPRD Bangka Selatan untuk menunda rehabilitasi Jembatan Bergerak Pelabuhan Sadai dan memilih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna mendorong revitalisasi secara menyeluruh menuai sorotan dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai perubahan kebijakan tersebut bertolak belakang dengan rencana sebelumnya yang mengutamakan perbaikan menggunakan anggaran daerah yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2026.
Salah seorang warga Toboali, Ibrahim, mengatakan keputusan terbaru itu memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Menurutnya, sebelumnya pihak legislatif mendesak agar pemerintah daerah segera memperbaiki pelabuhan yang mengalami kerusakan, namun kini arah kebijakan berubah menjadi menunggu proses koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Perubahan keputusan ini terjadi secara tiba-tiba. Masyarakat tentu bertanya-tanya mengapa rencana yang sebelumnya sudah disepakati kini berubah,” ujar Ibrahim kepada wartawan di Toboali, Rabu (15/7/26).
Ia menilai perubahan tersebut perlu mendapat penjelasan yang terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Menurutnya, kondisi Pelabuhan Sadai yang hingga kini belum kembali normal berpotensi menghambat aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Anita. Ia mempertanyakan rencana Ketua DPRD Bangka Selatan bersama Bupati Bangka Selatan yang akan berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan untuk mengusulkan revitalisasi total pelabuhan, sementara anggaran rehabilitasi sekitar Rp1 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2026.
“Dalam APBD 2026 sudah tersedia anggaran untuk rehabilitasi.
Masyarakat tentu ingin mengetahui mengapa anggaran tersebut belum dimanfaatkan,” katanya.
Anita menilai langkah koordinasi ke pemerintah pusat belum tentu menghasilkan keputusan dalam waktu dekat, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Sementara itu, masyarakat membutuhkan solusi nyata agar aktivitas di Pelabuhan Sadai dapat segera kembali berjalan.
“Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar rencana. Pelabuhan Sadai memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan percepatan rehabilitasi dengan memanfaatkan anggaran yang telah tersedia sehingga tidak berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Harapan kami sederhana, segera lakukan perbaikan agar Pelabuhan Sadai kembali berfungsi dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya. ( KBO BABEL )
