BANGKA SELATAN – Ketua Komunitas Penuh Inspirasi, Abi Abdillah, mengingatkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum.
Menurutnya, hukum merupakan fondasi utama negara yang tidak boleh dirusak oleh pihak-pihak yang justru diberi amanah untuk menegakkannya.
Hal tersebut disampaikan Abi Abdillah saat ditemui di kediamannya di Toboali, Jumat (17/7/2026). Ia mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah rumah besar yang berdiri di atas fondasi negara hukum.
“Kalau fondasi rumah dicabut oleh orang yang membangunnya sendiri, maka tinggal menunggu waktu rumah itu roboh. Hukum adalah nyawa bangsa. Jangan sampai yang diberi amanah menjaga hukum justru menjadi pihak yang merusaknya,” ujar Abi.
Menurutnya, praktik penyalahgunaan wewenang, suap, maupun korupsi yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ia menilai, satu putusan yang dianggap tidak adil atau satu kasus korupsi besar saja dapat merusak kepercayaan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Abi menjelaskan bahwa dampak lemahnya penegakan hukum tidak hanya dirasakan pada sektor hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Investor, kata dia, membutuhkan kepastian hukum sebelum menanamkan modal.
“Investor tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga kepastian hukum. Jika hukum dapat diperjualbelikan atau dipengaruhi oleh praktik korupsi, maka investasi yang masuk akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi ikut terhambat,” katanya.
Lebih jauh, Abi menilai lemahnya hukum berpotensi melahirkan berbagai persoalan serius, mulai dari menguatnya praktik mafia, meningkatnya aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat, hingga munculnya ancaman disintegrasi apabila kepercayaan terhadap negara terus menurun.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai program pembangunan, termasuk program strategis pemerintah, tidak akan berjalan maksimal apabila kebocoran anggaran akibat korupsi masih terjadi.
“Sebagus apa pun program pemerintah, kalau penegakan hukumnya lemah, anggaran akan terus bocor. Program pembangunan hanya akan menguntungkan para koruptor jika tidak ada aparat yang berani bertindak tegas,” tegasnya.
Meski demikian, Abi menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat sistem hukum. Ia menyebut meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum dalam beberapa survei sebagai modal penting yang harus dijaga melalui konsistensi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Menurutnya, kunci utama bukan terletak pada banyaknya regulasi baru, melainkan pada integritas dan keberanian aparat dalam menegakkan hukum.
“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah keberanian menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa melihat jabatan maupun kekuasaan. Jangan pernah takut memberantas korupsi dan jangan memberi ruang bagi mafia hukum,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Abi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum melalui kritik yang konstruktif serta pelaporan terhadap dugaan pelanggaran hukum.
“Hukum bukan milik penguasa, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Jika hukum runtuh, maka yang pertama merasakan dampaknya adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mari bersama-sama mengawal penegakan hukum agar Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara hukum,” pungkasnya.
(KBO BABEL)
