Pangkalpinang | Babelwow.com – Rusaknya total dua unit lift di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memantik sorotan tajam publik. Fasilitas vital yang semestinya menjadi penunjang utama aktivitas pemerintahan justru lumpuh total, memaksa aparatur sipil negara (ASN), tamu pemerintahan, hingga masyarakat yang mengurus kepentingan administratif naik turun tangga di gedung pusat kekuasaan daerah.
Ironi ini mencuat kembali saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian PPN/Bappenas RI di Ruang Rapat Tanjung Pesona, lantai dua Kantor Gubernur Babel, Selasa (2/6/2026). Sejumlah peserta dari kementerian dan undangan eksternal terpaksa menaiki tangga karena lift yang seharusnya menjadi akses utama tidak lagi berfungsi.
Bagi sebagian pihak, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini soal wajah birokrasi.
Bagaimana mungkin kantor pusat pemerintahan provinsi—yang rutin menerima pejabat kementerian, investor, akademisi hingga tamu dari berbagai daerah—justru gagal menjaga fasilitas dasar yang menjadi standar minimum gedung pemerintahan modern?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan lift bukanlah masalah baru. Salah satu unit disebut telah rusak sejak beberapa tahun lalu tanpa kejelasan penyelesaian. Sementara satu unit lain yang sebelumnya masih beroperasi kini ikut mengalami kerusakan. Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, seluruh akses vertikal gedung praktis hanya bergantung pada tangga.
“Dulu masih ada satu yang bisa dipakai. Sekarang dua-duanya mati. Mau tidak mau semua naik tangga,” ungkap seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan tidak hanya datang dari sisi kenyamanan kerja. Pegawai lanjut usia, tamu pemerintahan, hingga masyarakat dengan keterbatasan fisik kini menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam konteks pelayanan publik, keberadaan lift di gedung bertingkat bukan lagi fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar.
Yang kemudian memantik pertanyaan publik adalah: mengapa kerusakan fasilitas strategis di jantung pemerintahan ini terkesan dibiarkan berlarut-larut?
Di tengah berbagai narasi reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, hingga raihan penghargaan tingkat nasional, kondisi lift yang mati total justru menghadirkan kontras yang sulit diabaikan. Pemerintah daerah berbicara tentang modernisasi tata kelola, tetapi fasilitas paling mendasar di kantor gubernur belum mampu dipastikan berfungsi.
Kondisi ini dinilai menghadirkan ironi birokrasi: citra pemerintahan dibangun melalui seremoni dan capaian administratif, sementara persoalan nyata yang langsung dirasakan pegawai dan masyarakat justru berjalan tanpa kepastian solusi.
Lebih jauh, publik mulai mempertanyakan efektivitas sistem pemeliharaan aset daerah. Anggaran perawatan gedung setiap tahun dianggarkan, namun ketika fasilitas utama tidak berfungsi dalam waktu panjang, muncul pertanyaan serius mengenai pengawasan, prioritas, hingga akuntabilitas penggunaannya.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.
“Lift adalah fasilitas dasar gedung bertingkat. Bila kerusakan berlangsung lama tanpa kejelasan, wajar jika publik mempertanyakan bagaimana tata kelola pemeliharaan aset pemerintah dijalankan,” ujar salah satu sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sorotan publik kini bukan hanya tertuju pada kapan lift diperbaiki, tetapi juga pada transparansi pemerintah daerah. Masyarakat menunggu penjelasan terbuka: apa penyebab kerusakan, sejauh mana proses perbaikan berjalan, siapa pihak penyedia atau teknisi yang menangani, hingga berapa anggaran pemeliharaan yang telah dialokasikan selama ini.
Keterbukaan menjadi penting untuk menghentikan spekulasi sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Sebab bagi masyarakat, kualitas pemerintahan tidak semata diukur dari penghargaan, slogan reformasi birokrasi, atau laporan administratif. Hal paling sederhana justru menjadi ukuran paling nyata: apakah pemerintah mampu merawat rumah pemerintahannya sendiri sebelum berbicara tentang pelayanan kepada publik?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang membidangi pengelolaan fasilitas dan aset perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan resmi terkait penyebab kerusakan, progres perbaikan, serta target normalisasi operasional lift di Kantor Gubernur Babel.(**)
(KBO Babel)
