Oleh, Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Ada yang aneh terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Kantor Kecamatan Padalarang, KBB, Jawa Barat. Kantor negara itu sekarang “dijepit” oleh dua gedung Koperasi Desa Merah Putih program mulia untuk rakyat desa.
Kedua bangunan KDMP tersebut lokasinya di Kampung Sodong, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang. Jaraknya sangat dekat. Berdempetan dengan kantor camat. Seolah tidak ada lahan lain di seluruh Padalarang.
KDMP – Koperasi Desa Merah Putih – adalah program Presiden Prabowo yang mulia. Tujuannya: memotong mafia pangan, menstabilkan harga, dan menguatkan ekonomi rakyat desa.
Tapi pertanyaannya: untuk apa membangun 2 gedung KDMP yang lokasinya saling berdekatan diantara kentor camat, bahkan menempel di halaman Kantor Camat Padalarang? Ini efisiensi atau pemborosan atau ingin merusak program Presiden?
Logika perencanaan paling mendasar adalah: 1 kecamatan, pemetaannya jelas. 1 desa, 1 KDMP. Jangkauannya merata ke seluruh perkampungan. Lha ini malah 2 gedung numpuk di Kampung Sodong, Desa Cipeundeuy saja.
Bagaimana dengan desa dan kampung lain di Kecamatan Padalarang? Apakah mereka tidak butuh KDMP? Atau memang dari awal tidak ada perencanaan sama sekali?
Keanehan ini belum selesai. Ada informasi yang beredar, ada juga bahwa salah satu Gedung KDMP justru dibangun di atas gunung. Jauh dari keramaian, jauh dari akses warga, jauh dari pasar.
KDMP di atas gunung? Untuk siapa? Truk sembako mau naik bagaimana? Warga mau belanja bagaimana? Ini koperasi untuk rakyat, atau monumen di puncak?
Kalau benar dibangun tanpa studi kelayakan, tanpa pemetaan, tanpa dengar aspirasi warga, maka ini bukan KDMP. Ini proyek asal jadi.
Dan yang paling berbahaya: ini sama saja merusak program Presiden. Membuat rakyat bertanya, “Apakah program KDMP ini benar untuk kami, atau hanya untuk habiskan anggaran?”
Pola ini kita kenal. Proyek dibagi-bagi. Lokasi dipilih karena kedekatan, bukan kebutuhan. Yang untung segelintir orang. Yang rugi rakyat Padalarang.
Padahal di desa lain, warga masih jalan jauh untuk ke koperasi. Di Padalarang, ada pula dua gedung justru berebut di satu titik: hanya bersebelahan dengan Kantor Camat, dibangun dua Gedung KDMP.
Ini preseden buruk untuk seluruh KBB. Kalau dibiarkan, KDMP akan dicap sebagai “program proyek” bukan “program rakyat”. Nama baik Presiden ikut tercoreng, hal ini harus ditindak tegas oleh pemerintah pusat.
Karena itu kami tuntut: PERIKSA TUNTAS. Periksa penyelenggara KDMP Kecamatan Padalarang. Periksa tim perencana di Kabupaten Bandung Barat. Periksa juga penyelenggara yang di pusat, siapa yang bermain.
Audit lokasinya di Kampung Sodong. Audit juga KDMP yang dibangun di atas gunung itu yang ramai dipeerbincangkan oleh warganet. Audit anggarannya. Audit siapa kontraktornya, siapa pengurusnya.
Cocokkan dengan Juknis Kemenkop. Kalau menyimpang, copot. Kalau ada unsur korupsi dan pemborosan, proses hukum. Jangan kasih ampun.
Kantor Camat Padalarang bukan tempat mangkal proyek. KDMP bukan untuk pajangan. Ini soal perut rakyat Desa Cipeundeuy dan seluruh KBB. Presiden sudah kasih komando. Jangan dikotori oleh kerja ngasal. Benahi sekarang, sebelum kepercayaan rakyat habis.
*) Praktisi Hukum/Akdemisi/Ketum PWRI
