BANGKA SELATAN — Bianglala Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ternyata hingga kini masih beroperasi dan dapat dinaiki masyarakat.
Namun, operasionalnya hanya dilakukan setiap malam minggu dan pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra, saat dikonfirmasi redaksi melalui WhatsApp, Kamis (8/10/2026).
Saat ditanya apakah bianglala Toboali saat ini masih beroperasi, Evi Sastra menjawab singkat.
“Masih jalan… Setiap malam minggu.” ujarnya
Redaksi kemudian mempertanyakan apakah masyarakat yang ingin menaiki bianglala dikenakan biaya atau gratis.
Evi Sastra menjelaskan bahwa untuk saat ini pengunjung masih dapat menaiki bianglala secara gratis.
“Saat ini masih gratis,” jawabnya.
Redaksi kembali menanyakan alasan mengapa operasional bianglala hanya dilakukan setiap malam minggu.
Menurut Evi Sastra, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan personel. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menunggu proses pencarian pengelola bianglala.
“Keterbatasan personil, sambil menunggu proses mencari pengelola,” jelasnya.
Namun, terdapat pertanyaan penting yang hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan jawaban dari pihak Disparpora Bangka Selatan.
Jika pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis, dari mana sumber dana untuk membiayai operasional bianglala, termasuk kebutuhan listrik, perawatan, keamanan, maupun kebutuhan teknis lainnya?
Pertanyaan tersebut telah disampaikan redaksi kepada Evi Sastra melalui WhatsApp.
Adapun pertanyaan yang diajukan redaksi yakni:
“Dengan digratiskan untuk pengunjung, berarti tidak ada pemasukan. Dari mana dana operasionalnya untuk menjalankan bianglala?”
Hingga berita ini diterbitkan, Evi Sastra belum memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan menunggu penjelasan dari Disparpora Kabupaten Bangka Selatan terkait sumber pembiayaan operasional bianglala selama pengunjung tidak dikenakan tarif.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dan pembiayaan fasilitas wisata tersebut, khususnya selama pemerintah daerah masih mencari pihak yang akan mengelola bianglala secara resmi. ( Abi )
