Oleh, Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Perang kebenaran telah dimulai oleh Pemerintah, di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo tidak lagi main wacana. Targetnya sangat jelas: membasmi mafia hitam yang selama 26 tahun hidup subur sejak era reformasi hingga kini.
Mereka bukan mafia jalanan, tetapi mafia berdasi dan berkera putih. Jaringannya menembus tambang, migas, pangan, perkebunan, hingga monopoli 9 bahan pokok pangan. Mereka duduk di meja rapat, tetapi tangan mereka menguras lumbung negara milik rakyat.
Hasilnya hari ini sama-sama kita rasakan. Dolar naik dihantam mafia hitam, Kesenjangan kehidupan dari kota hingga desa makin menganga lebar. Harga di pasar naik, tapi harga di petani anjlok. Negeri kaya sumber daya, rakyatnya tetap miskin.
Luka paling mendalam ada di dunia kerja. Data BPS Februari 2025 mencatat pengangguran terdidik masih jadi bom waktu. Sebanyak 1,02 juta lulusan universitas menganggur. Ijazah S1 tidak menjamin pekerjaan yang jelas.
Lebih parah lagi, ada 8,39 juta lulusan perguruan tinggi bekerja tidak sesuai jurusanya. Sarjana teknik jadi driver ojol. Sarjana pertanian jualan online. Ini bukan salah mereka. Ini akibat industri kita dikuasai mafia hitam yang tidak butuh SDM terdidik.
Kenapa bisa begitu? Karena lapangan kerja produktif dibunuh dari hulu. Kekayaan alam kita tidak diolah di dalam negeri. Mentah-mentah dijual keluar.
Modusnya bernama under invoicing. Barang diekspor, nilainya dikecilkan di dokumen. Selisihnya masuk ke kantong pribadi di luar negeri. Negara hanya dapat remahnya saja, negri tetangga ikut jadi mafianya, tapi selama ini kita diam.
Kementerian Keuangan baru membongkar borok ini, Pada tahun 2024 saja, ada potensi kerugian negara akibat under invoicing dan transfer pricing di sektor SDA ditaksir Rp 1.240 triliun. Akumulasi sejak tahun 2005 bisa menembus puluhan ribu triliun rupiah.
Contoh konkret: ekspor nikel, batu bara, sawit, dan hasil laut. Harga di kontrak jauh di bawah harga pasar global. Selisih $20-$50 per ton. Kalikan jutaan ton. Itu uang rakyat yang dicuri terang-terangan.
Dampaknya langsung: penerimaan negara jebol, APBN tekor, subsidi dipangkas, lapangan kerja tidak tercipta. Maka lahirlah 1 juta sarjana pengangguran dan 8 juta sarjana yang “salah jurusan” dalam bekerja.
Mafia tertawa. Negara berdarah-darah. Selama ini tidak ada yang berani menyentuh karena mereka punya backingan politik dan uang.
Sampai datangnya Presiden Prabowo. Dengan gaya tempur, ia memotong simpul gordian: kebijakan ekspor satu pintu untuk semua komoditas strategis.
Artinya, tidak ada lagi ekspor sembunyi-sembunyi. Semua harus lewat satu gerbang, satu sistem digital, satu pengawasan. Bea Cukai, BPKP, dan PPATK dikerahkan. Setiap kapal, setiap kontainer, setiap dokumen akan diaudit secara rilltime.
Ini pukulan telak bagi para mafia didalam pemerintahan maupun yang diluar. Jalur uang mafia diputus. Mereka melawan. Fitnah disebar. Katanya hal ini menghambat ekspor. Padahal yang dihambat adalah maling.
Perlawanan pasti keras. Karena yang diperebutkan bukan miliaran, tapi puluhan ribu triliun. Tetapi jika mundur berarti mengkhianati 8,39 juta sarjana yang masa depannya digadaikan.
Tugas kita jelas. Mendukung penuh operasi ini. Jadi pelapor, jadi pengawas, jadi benteng. Jangan biarkan mafia hitam bangkit lagi dengan wajah baru.
Ekspor satu pintu bukan sekadar kebijakan. Ini garis demarkasi. Di satu sisi ada negara dan rakyat. Di sisi lain ada mafia hitam. Presiden sudah memilih sisi. Sekarang giliran kita mendukungnya. “Menang atau tetap dijajah di negeri sendiri”.
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
