Pangkalpinang, Babelwow.com – SEBUAH skandal perselingkuhan yang menyeret nama seorang pejabat penting di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pangkalpinang kembali menjadi sorotan. Kasus yang melibatkan dr. Y, mantan Kepala Bidang di Dinkes Kota Pangkalpinang, mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik. Kamis (23/1/2025).
Meski telah di-nonjobkan, penyelesaian kasus ini justru menuai kritik tajam karena dianggap ditutup-tutupi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Kabar tentang perselingkuhan ini pertama kali mencuat di tahun 2024. Media lokal dan nasional ramai memberitakan dugaan hubungan terlarang antara dr. Y dengan seorang wanita honorer di Dinkes Pangkalpinang.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi transparan, Pemkot Pangkalpinang justru menyebut laporan itu sebagai hoaks.
Fakta Baru: Gugatan Cerai dan Bukti Menguatkan Dugaan
Kecurigaan publik kembali menguat ketika istri sah dr. Y mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalpinang. Proses hukum ini semakin mengindikasikan adanya kebenaran di balik isu perselingkuhan tersebut.
Tak hanya itu, sumber terpercaya dari jejaring media KBO Babel menyebutkan bahwa ada bukti konkret berupa foto dan video yang memperlihatkan hubungan terlarang antara dr. Y dan wanita honorer tersebut.
Dalam salah satu foto yang beredar, terlihat dr. Y memberikan kejutan ulang tahun kepada wanita selingkuhannya di sebuah kamar hotel.
Mereka berpose mesra dengan latar belakang kue ulang tahun, seolah-olah hubungan tersebut tidak pernah menjadi ancaman bagi reputasi keduanya.
Video lain bahkan menunjukkan keduanya masuk bersama ke kamar hotel mewah di luar wilayah Bangka Belitung, semakin menguatkan bukti perselingkuhan ini.
Reaksi dan Kekecewaan Masyarakat
Masyarakat Kota Pangkalpinang bereaksi keras terhadap kasus ini. Banyak yang mengecam sikap Pemkot Pangkalpinang yang dinilai tidak serius menindaklanjuti skandal tersebut.
Selain merusak citra Dinas Kesehatan, kasus ini juga dianggap mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan.
“Jika seorang pejabat publik bisa melakukan hal seperti ini dan dibiarkan begitu saja, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah?” ujar salah seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Kemarahan publik semakin memuncak ketika mereka mengetahui bahwa meski dr. Y sudah dinonaktifkan dari jabatannya, tidak ada proses hukum atau investigasi lebih lanjut.
Beberapa pihak menduga ada upaya sistematis untuk menutupi kasus ini agar tidak menjadi lebih besar.
Pentingnya Transparansi dalam Penanganan Kasus Publik
Kasus ini membuka kembali perdebatan mengenai pentingnya transparansi dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pejabat publik.
Publik menilai, kasus ini seharusnya tidak hanya berhenti pada pencopotan jabatan, tetapi juga harus ada langkah konkret untuk mengusut tuntas kebenarannya.
Menurut pengamat sosial, tindakan menutup-nutupi kasus seperti ini justru menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
“Ketika kasus-kasus seperti ini tidak diselesaikan secara transparan, masyarakat akan semakin sulit mempercayai institusi publik. Ini bisa berakibat pada hilangnya legitimasi pemerintah di mata warganya,” ungkap seorang pengamat politik lokal.
Tuntutan Publik dan Harapan Ke Depan
Masyarakat Kota Pangkalpinang kini menuntut adanya penyelidikan independen untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam skandal ini bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta Pemkot Pangkalpinang untuk terbuka dalam memberikan informasi terkait perkembangan kasus ini.
“Ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga moralitas dan etika,” tambah seorang warga Pangkalpinang.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Pangkalpinang terkait desakan masyarakat untuk mengusut tuntas kasus ini.
Banyak pihak berharap agar tekanan publik dapat mendorong pemerintah bersikap lebih transparan dan adil.
Pelajaran dari Skandal Ini
Kasus perselingkuhan yang melibatkan dr. Y bukan hanya soal pelanggaran etika pribadi, tetapi juga menjadi cerminan lemahnya pengawasan internal di institusi pemerintahan.
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa ditawar.
Masyarakat menanti tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar pengalihan isu atau penyebutan kasus ini sebagai hoaks.
Jika Pemkot Pangkalpinang terus diam, kepercayaan publik terhadap mereka hanya akan semakin tergerus.
Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas publik.
Karena pada akhirnya, pejabat publik adalah cerminan dari harapan masyarakat yang mereka wakili. (Zen Adebi/ KBO Babel )
