BATAM – Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), resmi ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS). Agenda nasional organisasi pers tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 4–5 November 2026 mendatang. Pertemuan berskala nasional ini dipastikan bakal dihadiri oleh utusan dari 25 provinsi, yang terdiri atas perwakilan […]
Continue Reading
MUNTOK, BANGKA BARAT — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan layanan kesehatan sekaligus memimpin panen telur ayam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok, Selasa (15/9/2026). Kunjungan kerja tersebut berfokus pada dua agenda utama, yaitu pemantauan operasional klinik Berkapitasi BPJS serta evaluasi […]
Continue Reading
Jakarta – Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) – Butir 4e berbunyi: “Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).” Hak Jawab adalah hak konstitusional publik atau pihak yang dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap fakta […]
Continue Reading
PANGKALPINANG – Membangun komunikasi yang terbuka dan memperkuat kemitraan antara perusahaan tambang dengan insan pers menjadi perhatian Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung. Jum’at (11/9/2026) Hal tersebut mengemuka dalam audiensi DPD PJS Babel bersama Department Head Corporate Communication PT TIMAH Tbk, Anggi Siahaan, dan Wakil Humas PT Timah, Djardi, yang […]
Continue Reading
BATUSANGKAR — Maraknya aktivitas oknum yang mengatasnamakan wartawan namun tidak menjalankan kerja jurnalistik sesuai ketentuan menjadi perhatian Dewan Pers. Fenomena yang kerap disebut sebagai “wartawan abal-abal” atau “wartawan bodrex” dinilai berpotensi merusak citra profesi jurnalistik dan kepercayaan publik terhadap media. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, dalam Seminar Literasi bertema […]
Continue Reading
PANGKALPINANG — Jabatan boleh berganti, amanah boleh bertambah, tetapi persahabatan tak semestinya ikut berubah. Semangat itulah yang terasa ketika Ketua PWI Kabupaten Bangka Tengah, Andrian Samallo, menyambangi Sekretariat Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel), Kamis (10/9/2026). Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi antarpengurus organisasi pers. Pertemuan Andrian Samallo dengan Penanggungjawab KBO Babel, Rikky […]
Continue Reading
JAKARTA — Kecepatan media siber dalam menyajikan informasi kepada publik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan akurasi dan tanggung jawab jurnalistik. Ketika sebuah berita terbukti mengandung kekeliruan, kesalahan fakta, atau menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu, redaksi memiliki kewajiban untuk melakukan ralat, koreksi maupun memberikan ruang hak jawab. Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pedoman […]
Continue Reading
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas dan Dewan Pers memperkuat sinergi untuk mendukung penguatan ekosistem pers dan media massa dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan prioritas nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Peran Pers dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan […]
Continue Reading
Bangka Belitung – Di tengah maraknya pertumbuhan portal berita dan media berbasis internet, masih muncul anggapan bahwa sebuah perusahaan pers baru dianggap legal apabila telah terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers. Anggapan tersebut perlu diluruskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Secara prinsip, Undang-Undang Pers tidak mensyaratkan […]
Continue Reading
Oleh : Rikky Fermana (Penanggungjawab KBO Babel/Sekjen DPP PJS) Bangka Belitung – Surat Komitmen Pimpinan DPR RI tertanggal 27 Agustus 2026 bukan sekadar selembar dokumen administratif. Di balik tanda tangan para pimpinan DPR RI, terdapat sebuah janji politik yang konsekuensinya jauh lebih besar: menyelesaikan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi undang-undang […]
Continue Reading