Catatn; Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
81 Tahun Indonesia Merdeka, Tetapi Terbang di Negeri Sendiri Lebih Mahal dari ke Luar Negeri.!
81 tahun Indonesia merdeka. Tetapi sampai hari ini rakyat masih bertanya: kenapa harga tiket Jakarta – Pontianak bisa Rp.3,5 juta PP, sementara Jakarta-Singapura cukup Rp1,2 juta PP? Apakah ada yang tidak beres di langit negeri sendiri. Ini pertanyaan yang sangat mendasar untuk Pemerintah.
Jawabannya sangat sederhana tapi pahit: “avtur” Bahan bakar pesawat ini menyedot 40% biaya operasional maskapai. Kalau avturnya mahal, tiket pasti ikut mencekik.
Per 1 April 2026, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta tembus Rp.23.551 per liter. Bandingkan dengan Singapura yang hanya sekitar Rp.13.000 per liter. Selisihnya hampir 80% ada apa sebenarnya di negri ini, kenapa Singapura negara yang tidak punya SDA bisa murah?.
Bahkan CEO AirAsia Tony Fernandes sudah lama menyinggung: harga avtur di Indonesia 28% lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya. Di Thailand Rp.29.518, Filipina Rp25.326. Kita ada di tengah-tengah, tapi rakyatnya paling menjerit untuk beli tiket pesawat yang terlalu mahal.
Kenapa bisa semahal itu? KPPU sudah membongkar. Penyebab utamanya: distribusi avtur masih dimonopoli. Aturan BPH Migas No.13/2008 membuat Pertamina jadi satu-satunya pemain utama.
Akibatnya pelaku usaha lain “sulit masuk kecuali kerja sama dengan Pertamina”. Pasar tertutup. Tidak ada persaingan. Harga ditentukan satu pintu.
KPPU juga menyebut rumus perhitungan avtur sudah usang. Ada konstanta Rp.3.581 per liter ditambah acuan transportasi paling mahal. Komponen yang tidak relevan, tetapi tetap dipakai dan dibebankan ke rakyat.
Masalah tidak berhenti di avtur. Industri penerbangan domestik juga oligopoli. Hanya dikuasai 2 kelompok besar. Saat pemain sedikit, harga gampang disamakan. Maskapai baru tidak bisa masuk karena modal awal sudah terlalu berat.
Pada April Tahun 2026 pemerintah resmi menaikkan fuel surcharge menjadi 38% untuk semua jenis pesawat. Untuk jet naik 28%, propeller 13%. Per Mei 2026 bahkan boleh sampai 50% dari Tarif Batas Atas.
Ditambah PPN 11%, PSC yang digabung ke tiket, dan tidak adanya subsidi bahan bakar. Pemerintah memang kasih insentif PPN DTP Rp.2,6 Triliun. Tapi itu hanya menahan, bukan menyelesaikan akar masalah.
Makanya logikanya terbalik. Pesawat luar negeri isi avtur murah di Changi, terbang ke Jakarta, lalu pulang. Cuma 1 kali kena avtur mahal. Sementara pesawat domestik isi avtur mahal di Jakarta, di Pontianak, lalu balik lagi ke Jakarta. 3 kali kena.
Belum lagi rute 3T. Biaya distribusi avtur ke timur bisa bikin harga lebih mahal lagi. Tidak heran tiket ke Papua, Maluku, NTT bisa 4-5 juta. Rakyat daerah justru paling dirugikan.
Di sisi lain, negara tetangga justru subsidi maskapainya untuk menarik turis. Kita? Rakyat disuruh subsidi lewat tiket mahal. Ini bukan pasar bebas. Ini pasar yang dikunci.
Dampaknya nyata. Mahasiswa batal kuliah di luar kota. Pedagang batal ikut pameran. Pasien batal berobat ke Jakarta. Mobilitas rakyat lumpuh karena tiket tidak terjangkau.
Di usia 81 tahun kemerdekaan, ini tamparan. Kita merdeka secara politik, tapi masih dijajah secara ekonomi di udara sendiri. Kedaulatan yang tidak utuh yang dirasakan oleh rakyat.
Solusinya sudah ada di meja KPPU: Buka pasar avtur. Evaluasi rumus harga. Beri insentif khusus wilayah timur. Pecahkan oligopoli maskapai. Jangan tunggu sampai rakyat turun kejalan menuntut keadilan karena tidak sanggup terbang.
Kado HUT RI ke-81 yang paling dibutuhkan bukan konser, bukan upacara. Tapi turunkan harga tiket. Bongkar monopoli avtur. Kembalikan langit Indonesia kepada rakyatnya. Karena merdeka yang sejati adalah ketika anak bangsa bisa pulang kampung tanpa harus jual motor dulu.
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
