Pangkalpinang|Babelwow.com – Penurunan harga kelapa sawit yang terjadi belakangan ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Bangka Belitung. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan petani sawit, tetapi juga sopir angkutan, buruh bongkar muat, hingga pekerja harian yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit.
Di tengah harga yang terus melemah, masyarakat juga menyoroti adanya pembatasan kuota penerimaan buah sawit yang dinilai turut memicu anjloknya harga di tingkat petani. Situasi ini dikhawatirkan semakin menekan ekonomi masyarakat kecil apabila tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun pihak terkait.
Sejumlah petani mengaku mulai kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat harga sawit yang tidak stabil dan cenderung menurun. Di sisi lain, biaya perawatan kebun, pupuk, hingga operasional harian terus meningkat, sehingga hasil penjualan panen dinilai tidak lagi sebanding dengan pengeluaran.
“Kami berharap ada perhatian serius. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Harga turun, kuota dibatasi, sementara biaya produksi tetap tinggi,” ungkap salah seorang petani.
Masyarakat juga berharap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 tidak dijadikan alasan oleh pihak tertentu untuk semakin menekan harga sawit milik masyarakat. Sebab, dampak terbesar justru akan dirasakan petani kecil yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat, masyarakat Bangka Belitung meminta Ketua DPRD Babel, Wakil Ketua DPRD Babel, serta pihak terkait untuk turun langsung mendengar keluhan masyarakat dan memperjuangkan nasib petani sawit di daerah.
Warga berharap ada langkah nyata dan solusi konkret agar harga sawit kembali stabil serta kebijakan kuota yang dianggap memberatkan dapat dievaluasi. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diminta melakukan pengawasan terhadap perusahaan maupun pabrik kelapa sawit agar tidak semena-mena menurunkan harga atau membatasi penerimaan hasil panen masyarakat.
Menurut sejumlah warga, apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa perhatian serius dari pemerintah dan para wakil rakyat, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat meluas terhadap perputaran ekonomi masyarakat Bangka Belitung secara keseluruhan.
“Masyarakat berharap para pemimpin daerah tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi,” ujar salah seorang warga.(**)
Reporter: Herwandi KBO Babel
